a. PENGUATAN TATA LAKSANA

SOP TENTANG PERENCANAAN PELAKSANAAN ,PENATAUSAHAAN DAN PERTANGUGJAWABAN APBDesa 

 1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes (Lihat File)

SOP MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KERJA PERSNGKAT DESA

2. Kebijakan Desa mengenai Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa (Lihat File)

SOP PENGEDALIAN GRATIFIKASISUAP DAN KONFLIK

3. Kebijakan Desa tetang Pengendalian Gratifikasi Suap dan Konflik Kepentingan (Lihat File)

Adanya Perjanjian Kerja Sama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia dan telah melalui Proses PBJ di Desa

4. Keberadaaan Perjanjian Kerja Sama antar pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia dan melalui proses PBJ (Lihat File)

KEBIJAKAN DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS DAN SEJENISNYA

5. Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan Sejenisnya (Lihat File)

b. PENGUATAN PENGAWASAN

ADANYA KEGIATAN PENGAWASAN AN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

6. Keberadaan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa (Lihat File)

ADANYA TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN PETUNJUK ARAHAN DAN PEMERIKSAAN

7. Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan petunjuk arahan dan pemeriksaan (Lihat File)

TIDAK ADANYA APRATUR DESA DALAM  TAHUN TERAHIR YANG TERJERAT PIDANA KORUPSI

8. Tidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi (Lihat File)

c. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ADANYA AYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

9. Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat (Lihat File)

ADANYA KEBERADAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADP LAYANAN PEMERINTAH DESA

10. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah desa (Lihat File)

ADANYA KETERBUKAAN DAN AKSES MASYARAKAT DESA TERHADAP LAYANAN PEERINTAH DESA

11. Keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap layanan pemerintah desa (Lihat File)

ADANYA KEBERADAAN MEDIA INFORMASI TENTANG APBDesa

12. Keberadaan media informasi tentang APBDes (Lihat File)

ADANYA KEBERADAAN MAKLUMAT PLAYANAN

13. Keberadaan Maklumat Pelayanan (Lihat File)

d.PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

ADANYA PARTISIPASIDA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN KPD DESA

14. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa (Lihat File)

ADANYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK GRATIFIKASI SUAO DAN BENTURAN KEPENTINGAN

15. Kesadaran Masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi suap dan benturan kepentingan (Lihat File)

ADANYA KETERLIBATAN LEMBAGA KEASYARAKATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUAN DESA

16. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa (Lihat File)

e.KEARIFAN LOKAL

ADANYA BUDAYA LOKAL-HUKUM ADAT YANG MENDORONG UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

17.Budaya Lokal-hukum adat yang mendorong Upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Lihat File)

ADANYA TOKOH MASYARAKAT DAN AGAMA TOKOH ADAT TOKOH PERMPUAN YANG MENDORONG UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

18. Tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat tokoh perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Lihat File)